MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten berupaya meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di Banten. Salah satunya mendorong agar ekonomi dan keuangan syariah masuk dalam kurikulum sekolah menengah atas dan madrasah aliyah.
Hal tersebut mengemuka pada Seminar Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan dengan Konsep Syariah bertema Implementasi Kurikulum Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sekolah Menengah Atas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia provinsi Banten, Kamis, 10 November 2022.
Narasumber kegiatan yang berlangsung di aula MUI Provinsi Banten yaitu Ketua Bidang Perekonomian MUI Provinsi Banten Dr H Rizqullah Thohuri MBA, Katua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Provinsi Banten Dr H Efi Syarifudin, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Lukman S.Pd M.Pd, dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Banten Muhtadi S.Ag M.Si.
Ketua Bidang Perekonomian MUI Provinsi Banten Dr H Rizqullah Thohuri MBA mengungkapkan, literasi ekonomi dan keuangan syariah sangat diperlukan di Banten karena tingkat literasinya masih rendah.
“Pengetahuan dan pemahaman terhadap ekonomi dan keuangan syariah masih rendah. Juga terhadap produk keuangan syariah yang ada di lembaga ekonomi syariah,” kata Rizqullah.
Literasi ekonomi syariah, lanjut mantan Direktur Utama BNI Syariah ini, secara nasional juga masih rendah. Namun terjadi peningkatan setiap tahun.
Ia mengungkapkan, indeks literasi ekonomi syariah di Indonesia setiap tahun menunjukkan peningkatan. Pada 2019 indeks ekonomi syariah sebesar 16,3 persen, kemudian naik menjadi 20,1 persen pada 2021, dan 23,3 persen pada 2022 yang masih berjalan.
Upaya meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di sekolah, kata Rizqullah,Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan stakeholders, antara lain asosiasi guru ekonomi Islam dan guru ekonomi konvensional pernah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Hasilnya asosiasi guru ekonomi Islam sepakat untuk menyusun materi ajar untuk sekolah menengah atas.
“Materi ajar ini tidak sebatas SMA, kami harapkan diajarkan di SMP hingga SD dan madrasah ibtidaiyah ,” ungkapnya.
“Kami juga sekarang memperjuangkan pembentukan komite daerah ekonomi syariah di Banten,” lanjutnya.
Secara regulasi di daerah, Katua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Provinsi Banten Dr H Efi Syarifudin menyatakan, Pemprov Banten bersama MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah Banten, dan pihak terkait lainnya sedang mematangkan Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Fasilitasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.
“Pemprov harus memberikan fasilitasi terhadap kemajuan ekonomi syariah. Pergub itu akan membuka jalan bagi kemajuan ekonomi syariah di Banten,” yg ngajak Efi.
Akademisi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini memastikan bahwa Pergub itu akan keluar tahun ini. Jika tidak, maka Banten akan tertinggal lagi oleh provinsi lain. “Banten yang pertama kali menggagas Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, tapi keduluan sama Sumatera Barat,” ungkap Efi.
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), lanjut dia, harus segera terbentuk di Banten. Apalagi penggagas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan KDEKS adalah Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang nota bene sebagai orang Banten.
Lukman Kabid SMA Dindikbud Banten sepakat ekonomi syariah masuk kurikulum di SMA.
“Tinggal di Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Fasilitasi Ekonomi dan Keuangan Syariah itu dicantumkan di salah satu pasalnya tentang pengajaran ekonomi syariah di sekolah. Kalau pasal itu ada, akan memudahkan kami menjalankannya,” ungkap Lukman.
Ketua Umum MUI Provinsi Banten KH Tb Hamdi Ma’ani Rusydi berharap kegiatan hari ini bermanfaat bagi peserta, siswa, demi kemajuan umat.
“Umat Islam harus mencontoh bisnis yang dibangun oleh Rasulullah. Mari kita kembalikan kejayaan ekonomi Islam,” ungkapnya saat menutup acara. (Edt)
