Muibanten.or.id- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengadakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di MUI Provinsi Banten. Kegiatan itu berlangsung di Aula MUI Banten, pada hari Rabu dan Kamis (18-19 September 2024).
Hadir dalam acara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Banten, Dr. KH. A. Bazari Syam, M.Pdi, Sekretaris Umum MUI Banten, Dr. H. Endang Saeful Anwar, Lc, MA, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Dr. KH. A.M. Romly, seluruh Dewan Pimpinan MUI Banten, Ketua Komisi, Badan dan Lembaga dan jajaran Tim ISO 9001 : 2015 MUI Provinsi Banten.
Sementara itu, Tim Monitoring MUI Pusat langsung dipimpin oleh Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti M.Si, yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat dan Ahmad Haromaini M.Ag., Sekretaris LPBKI MUI, sedangkan Dr. KH. Sodikun, salah satu Ketua MUI yang awalnya dijadwalkan hadir, berhalangan karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Dalam sambutan pembukaan acara, Ketua Umum MUI Banten, Dr. KH. A. Bazari Syam, mengatakan, bahwa gedung MUI Banten saat ini statusnya sudah milik sendiri dan merupakan hibah dari Pemprov Banten. “Sudah banyak pula program-program kerja yang dilaksanakan oleh MUI Banten, termasuk pula menjalin kerjasama dengan beberapa pihak,” terangnya.
Menurut Bazari Syam, MUI Banten punya 2 modal dalam menghadapi Monitoring dan Evaluasi ini, pertama, MUI Banten pada tahun 2022 berhasil meraih peringkat ketiga MUI Daerah terbaik secara nasional, dan kedua, MUI Banten merupakan MUI Daerah pertama di Indonesia yang mendapatkan Sertfikat ISO 9001:2015 dari Worlwide Quality Assurance (WQA). “Dari dua hal ini, saya berharap MUI Banten bisa mendapatkan peringkat lebih baik lagi dari Monev tahun sebelumnya, jika bisa, MUI Banten harus menjadi juara untuk Monev tahun ini dan kami terus berupaya membenahi kekurangan yang ada”, katanya.
Pj. Gubernur Banten yang diwakili Pejabat dari Biro Pemerintah Otonomi Daerah (Pemotda) Provinsi Banten, H. Tb. Rubal Faisal, SE, ME, menyatakan, selama ini MUI Banten telah menjalin sinergitas dengan Pemprov Banten dengan baik. Dukungan Pemprov Banten tercermin dari dana hibah yang selalu naik dari tahun ke tahun, “Insya Allah, karena peran ulama begitu sangat krusial dalam memberikan kesejukan kepada umat, maka seyogyanya Pemerintah ikut mendukung MUI”, tutur Rubal.
Sementara itu, Ketua Tim Monev MUI Pusat Prof. Dr. Hj. Valina Singka Subekti, M.Si, mengungkapkan, apa yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Banten cukup menggembirakan. Sebab, tahun 2025 nanti, MUI Banten akan menerima dana hibah senilai Rp 2,3 Miliar. “Mudah-mudahan pemberian bantuan dana hibah itu tidak ada unsur lain dan murni sebagai bantuan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas SDM MUI Banten,” bebernya. Lebih lanjut, ia menjelaskan pentingnya peran MUI sebagai Khodimul Ummah (pelayan umat) dan Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah), dua prinsip yang menjadi landasan MUI dalam melayani masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah. “MUI tidak akan segan dan sungkan menyampaikan kritik dan masukan jika apa yang dilakukan pemerintah bertentangan dengan ajaran agama dan kehendak konstitusi. MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) akan tetap bersikap proporsional dalam menjalankan fungsi tawashi bil-haq (mengingatkan dalam kebaikan). Jika baik akan dikatakan baik dan MUI akan mendukungnya, namun jika tidak baik maka MUI juga akan menyatakannya dan berusaha mencarikan alternatifnya”, kata Prof. Valina saat memberikan materi dalam pembukaan acara Monev.
Monev akan berlangsung selama dua hari, 18-19 September dengan melakukan verifikasi terhadap instrumen Monev Tahun 2024 yang memuat beberapa aspek, aspek kelembagaan, aspek asset dan inventaris, aspek keuangan, aspek keberlanjutan program kerja dan aspek kemitraan dengan Lembaga lain.
(ESAFA)
